Duniaindustri.com (Oktober 2020) – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk mempercepat belanja infrastruktur 2021, sebagai salah satu upaya untuk menggairahkan ekonomi nasional yang terpukul pandemi. Percepatan itu dilakukan dengan adanya pelelangan dini untuk proyek infrastruktur senilai Rp 149,81 triliun.
Menteri PUPR , Basuki Hadimuljono, mengatakan pelelangan dini dimulai pada Oktober 2020 dengan total jumlah paket yang siap dilelang sebanyak 501 paket senilai Rp3,14 triliun. Seiring waktu jumlah paket yang akan dilelang dini akan terus bertambah.
Basuki menambahkan lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Selain itu, lelang dini juga bisa menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur, dan kualitas konstruksi akan selalu menjadi perhatian utama.
“Kontraktor atau penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa,” kata Basuki, pekan lalu.
Tim Duniaindustri.com menilai upaya percepatan belanja infrastruktur 2021 akan memberikan stimulus tersendiri bagi sektor konstruksi dan industri terutama baja, semen, material bangunan, mortar, keramik, cat, dan lainnya. Dengan nilai anggaran yang cukup besar, upaya percepatan belanja infrastruktur 2021 bisa membuat efek ‘bola salju’ yang mendorong roda perekonomian tumbuh lebih cepat. Sekaligus, upaya ini dapat meredam efek lanjutan pandemi yang melemahkan ekonomi.
Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp53,96 triliun, permukiman sebesar Rp26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,09 triliun.
Anggaran juga akan diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur sebesar Rp273,68 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur sebesar Rp206,18 miliar.
Dari total pagu anggaran tersebut, rencana pelaksanaan tender yang terekam dalam sistem e-monitoring status 7 Oktober 2020 untuk infrastruktur bidang sumber daya air sebanyak 321 paket senilai Rp1,9 triliun, infrastruktur konektivitas 50 paket senilai Rp156,5 miliar, infrastruktur permukiman 45 paket senilai Rp566,6 miliar, dan Perumahan 85 paket senilai Rp512 miliar. Kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Basuki menambahkan, dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu panitia lelang juga harus melakukan penyederhanaan regulasi dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN).
“Kita harapkan ada upaya peningkatan peran UMKM, dan optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktik KKN. Ini sesuai dengan arahan Presiden (Jokowi),” jelasnya.(*/berbagai sumber/tim redaksi 09/Safarudin/Indra)
Sumber: klik di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar